Oleh: Sucipto*
Kondisi ketahanan pangan bangsa Indonesia di awal 2008 ini sungguh memprihatinkan. Indonesia yang kaya sumber daya alam, dengan tanah yang subur dan laut yang luas, mestinya menjadi negeri agraris dan maritim yang handal. Namun hingga saat ini masih menjadi negara pengimpor produk pertanian terbesar di dunia. Hal ini terlihat dari menurunnya tingkat produktivitas beberapa komoditas penting seperti kedelai, tebu, beras dan cepatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan lain. Bila terus terjadi maka Indonesia benar-benar masuk dalam jebakan pangan (food trap), yang akan memperlemah ketahanan nasional. Kekawatiran ini ternyata sekarang terjadi sehingga harga dan pemenuhan kebutuhan pokok warga berbasis pertanian sudah di dikendalikan oleh negara lain.

Bustanul Arifin Guru Besar Sosial Ekonomi Pertanian mengatakan, “Dulu pemerintah masih bisa membantah tidak ada ketergantungan pangan, tetapi kini terbuka satu persatu ketika harga kedelai di pasar dunia liar.” Hal ini mungkin saja disusul kenaikan harga tepung terigu, bungkil kedelai, jagung, gula, daging, dan lain-lain. Jebakan pangan ini juga sudah menjangkit pada kalangan bawah. Selera pada roti misalnya sudah terpatri di lidah harus menggunakan terigu yang sampai sekarang impor. Jika tanpa terigu dirasakan kasar, hambar, dan kurang diminati pembeli. Demikian juga produsen tempe tahu yang sangat fanatik bahwa kedelai impor lebih murah, kualitas lebih baik, dan mendapatkannya lebih mudah. Memang masyarakat tidak dapat dipersalahkan jika hanya berfikir jangka pendek untuk mempertahankan kehidupan yang sudah miskin. Namun sangat disayangkan jika kebijakan impor oleh pemerintah karena akibat tekanan internasional semacam Agreement on Agriculture (AOA) tahun 1995 dan Letter of intent (LOI) dalam program IMF yang telah melahirkan proses liberalisasi pertanian secra radikal. Apalagi jika hanya mengejar rente dengan adanya proses impor tersebut. Kondisi ini kontradiktif dan melemakan upaya program swasembada pangan.

Kenaikan harga kedelai misalnya telah memakan korban perajin tempe dan tahu di sentra tempe dan tahu di Indonesia, misalnya di Beji-Batu, Sanan-Malang, Kediri, Sidoarjo, dan lain-lain. Menurut Joyo (30) pembuat tempe di Trenggilis Mejoyo Surabaya sejak naiknya harga kedelai 3 bulan yang lalu dari Rp 3.500 per kg menjadi Rp 7.600 per kg produksinya terus menurun. Pelanggan juga mengurangi pembelian sampai 50%. Hal ini tentu menambah daftar panjang kemiskinan sebelumnya yang menurut BPS penduduk di bawah garis kemiskinan Maret 2007 berjumlah 39,05 juta jiwa (17,75%). Namun bila menggunakan dasar pengeluaran di bawah Rp 229.270 per bulan jumlahnya 128,94 juta jiwa atau 58,61% dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia. Demikian juga jumlah balita penderita gizi buruk meningkat dari 1,8 juta jiwa 2005 menjadi 2,3 juta jiwa tahun 2006 (Data UNICEF, 2006). Jaringan Solidaritas Penanggulangan Busung Lapar (2006) menyampaikan 2-4 dari 10 anak balita di 72 kabupaten menderita busung lapar. Ironisnya masuknya keluarga menteri menjadi orang kaya di Asia. Bukankah hal ini menunjukkan bukti lagunya Roma Irama tempo dulu “yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin?”


Mengapa hal ini terjadi ?

Menurut Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, kacaunya kebijakan pertanian di Indonesia disebabkan dua hal, pertama pemerintah tidak memiliki kebijakan yang memadai, kedua ketergantungan pada impor tidak dipersiapkan dengan baik dan disesuaikan siklus kebutuhan. Menurut Penasehat Senior Pertanian dan Studi Kebijakan HS Dillon, kemelut kedelai dan bahan pangan lainnya menunjukkan pemerintah tidak memiliki wawasan jangka panjang dalam kebijakan pertanian.


Reformasi Agraria

Ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dengan optimasi potensi Sumber daya Alam khususnya air dan tanah. Namun terlihat Pemerintah Indonesia yang sudah terseret dalam kapitalisme global justru menerapkan regulasi agraria yang merugikan rakyat dan pro pemilik modal besar. Apakah negeri ini sudah menjadi milik pemodal besar? Hal ini terlihat sejumlah 2810 kasus sengketa kepemilikan lahan antara petani dengan pihak lain baik swasta maupun perkebunan. Dari 8,2 juta ha lahan terlantar, dan sudah ada program 9 juta ha lahan hutan untuk land reform, ternyata 40 persenya diberikan pada investor. Artinya perlu dipertanyakan komitmen pemerintah dalam menjalankan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 pasal 9 ayat 2 “ Setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta mendapat manfaat serta hasilnya, baik bagi sendiri maupun keluarga.


Meningkatkan ketahanan pangan

Banyaknya masyarakat yang tidak produktif menunjukkan belum optimalnya pemanfatan lahan. Sementara kepemilikan petani atau buruh tani hanya kurang dari 2 ha per orang, namun jutaan ha Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dikuasai oleh group-group pemilik modal besar ditelantarkan atau digundul tanpa reboisasi yang baik. Dimana rasa keadilan di negeri ini?

Belajar kebijakan kepemilikan tanah seorang negarawan Umar Bin Khathab yang berkata, “ Siapa menelantarkan tanah dan tidak memakmurkannya selama 3 tahun, lalu datang seseorang yang memakmurkannya maka tanah itu menjadi miliknya.”. Dalam Kitab Al-Kharaj Yahya bin Adam meriwayatkan Bilal pernah diberi lahan yang luas oleh Rasulullah saw. Setelah Bilal berusaha mengelolanya ternyata ada yang sisa maka di oleh Khalifah Umar diambil lalu dibagikan kepada beberapa kaum muslimin. Pengelolaan ini tentu saja tidak harus dikerjakan seorang diri namun diperlukan sarana prasarana agar produktivitas lahan dapat terjamin. Pemanfatan lahan dapat ditanami, kolam ikan, peternakan, pabrik, perkebunan, dan lain-lain. Jika tidak dikelola dalam 3 tahun maka tanah itu diambil oleh Negara untuk diproduktifkan dengan diberikan ke orang lain. Hakekat pemilikan tanah terlatak pada pemanfaatannya. Bandingkan dengan banyaknya kasus sengketa tanah yang ada di Indonesia.

Kebijakan intensifikasi pertanian juga perlu di lakukan terus menerus dengan memperbaiki sarana produksi dan pemasaran produk pertanian. Bukan kebijakan jangka pendek seperti impor beras, gula, kedelai dan lainsebaginya yang banyak dipengaruhi oleh suppley dan demand, yang lebih memihak pedagang besar dan Bulog yang akan mendapat rente dengan impor tersebut. Kasus impor beras untuk operasi pasar (OP) di seluruh daerah 68 ribu ton untuk Pebruari 2007, dengan harga OP RP 3.700/ kg dan harga beli pemerintah ke petani sudah di patok maksimal Rp. 3.550/ kg maka keuntungan kotor Bulog Rp 10,2 M. Lebih besar lagi keuntungannya jika beras impor dari Vietnam yang harganya menurut kabar hanya Rp 2.200 samapi Rp. 2.500 per kg. Ini baru Bulog belum keuntungan pedagang besar dan importer swasta.

Optimasi intensifikasi pertanian perlu dilakukan terus menerus dengan membiayai riset pertanian di lembaga terkait seperti: menghasilkan bibit unggul berkualitas, peningkatan kesuburan tanah atau media tanam lainnya, penemuan obat yang aman dan ramah lingkungan, dan lain-lain. Hasil riset pertanian ini perlu direalisasikan dalam kebijakan Negara mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Kebijakan inovatif perlu selalu dilakukan dengan pemberian modal faktor produksi atau lahan untuk diproduktifkan. Hal ini diikuti pelatihan dan bimbingan pertanian, pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, sarana irigasi, dan mengusahakan pasar agar produksi pertanian dari petani terserap dengan harga yang layak. Tidak dipungkiri upaya peningkatan ketahanan pangan bukan masalah yang sederhana. Perlu didukung banyak pihak dengan dimulai kebijakan pemerintah yang bertugas melayani rakyat banyak bukan segelintir para kapitalis. Bagaimana komentar anda?


*Sucipto: Staf Pengajar PS Teknologi Industri Pertanian (Agroindustri) Universitas Brawijaya, pengelola www.halalsehat.com