TERSIARNYA kabar mengenai kasus ”penipuan” terhadap konsumen yang dilakukan ratusan pengusaha restoran dan rumah makan besar dan menengah di lima wilayah Jawa Barat, beberapa waktu lalu, benar-benar merupakan berita mengejutkan. Jika informasi tersebut demikian adanya, hal ini jelas-jelas adalah suatu bentuk pelecehan terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen, salah satunya adalah hak untuk mendapat kepastian kehalalan suatu produk agar dapat menentramkan batin yang mengonsumsinya.

 

Tindakan para pengusaha restoran dan rumah makan tersebut yang dengan lancang mencantumkan label halal tanpa pernah disertifikasi badan berwenang dianggap telah melanggar hukum, yaitu pelanggaran terhadap UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sungguh patut disayangkan jika pelanggaran itu memang dilakukan oknum pengusaha.

 

Konsumen Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia adalah pihak paling dirugikan dalam hal ini. Kepastian halal tidaknya suatu produk makanan atau minuman dijamin dengan ada tidaknya label halal tercantum pada produk makanan atau minuman tersebut. Label halal pada suatu produk dapat menjadi suatu acuan bagi konsumen Muslim untuk memilih dan membeli produk. Jika hal ini saja tidak dapat dipercaya, dengan cara bagaimana lagi para konsumen muslim dapat dengan 100% yakin makanan dan minuman yang dikonsumsinya sudah memenuhi syariat agama Islam.

Pebisnis yang bergelut di industri makanan dan minuman sangat berkepentingan dengan label sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Pasalnya sertifikat tersebut sangat penting dalam menghilangkan rasa was-was konsumen akan halal atau tidaknya produk yang akan dibeli. Di Tanah Air sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia)
Adapun kriteria kehalalan sebuah produk dilihat dari beberapa sisi:
a. Produk tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingridient yang sengaja ditambahkan.
b. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
c. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.
d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari’at Islam.