Acara serupa telah digelar Brunei Darussalam, Malaysia, Cina, dan Rusia. Tak ketinggalan, Thailand menggelar Halal Expo dan World Halal Congres, meski negerinya belum stabil. Semua ini menunjukkan ketatnya perebutan pasar produk halal dunia.

Produk halal bukan hanya makanan, tetapi juga obat, kosmetika, pembiayaan, bahkan wisata halal. Permintaan produk halal terus meningkat. Tak hanya dari negara mayoritas warganya muslim, namun juga dari negara minoritas muslim. Nilai transaksinya mencapai US$ 632 milyar per tahun (Time, Mei 2009).

Di Asia Tenggara, lebih dari 250 juta orang memeluk agama Islam. Malaysia, Indonesia, dan banyak negara lain memberi mandat mengimpor produk bersertifikat halal. Di negara-negara ini, halal merupakan simbul  kualitas keseluruhan bagi muslim maupun non muslim (Riaz, 2004).

Selain itu, berkembang pula permintaan produk halal dari Timur Tengah dan Eropa.  Ada sekitar 1,82 milyar muslim di dunia pada 2009 (Islamic Population, 2009). Diproyeksikan pada 2025, penduduk muslim 30% dari populasi dunia. Ini pasar potensial yang diperebutkan produsen dalam perdagangan antar negara.

            Meski Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia, tapi kesadaran kehalalan produk masih minim. Kasus dendeng babi, impor daging sapi bersertifikat halal palsu, dan vaksin Meningitis mencerminkan hal itu. Pembahasan RUU tentang Jaminan Produk Halal pun berhenti di tengah jalan.

Mestinya kita malu, di Singapura jika seorang berkerudung masuk restoran penyedia makanan haram, baru sampai pintu pun ditolak. Pemilik restoran akan bilang, “Maaf, ini bukan untuk muslim, silakan cari yang lain”.

Di Inggris berkembang industri kosmetika dan toko daging (butcher) halal. Sekarang hampir di seluruh kawasan belanja di Inggris mudah ditemukan butcher halal. Bagaimana restoran, kosmetika, dan penjual daging di negeri kita?

            Semestinya, Indonesia dapat memainkan dua peran.

Pertama, sebagai konsumen yang besar,  seharusnya ada regulasi penjamin produk halal di masyarakat. Pemerintah perlu melakukan law emforcement untuk  menjamin produk halal bagi warganya. Hal ini didukung lembaga sertifikasi halal LPPOM MUI, yang dipercaya dunia. Bahkan memimpin lembaga sertifikasi halal negara lain dalam World Halal Council.  Pemerintah dan produsen nasional perlu menyadari, banyak produsen luar negeri  ingin ekspansi pasar ke Indonesia. Karena itu, mereka merujuk lembaga sertifikasi halal Indonesia.

Dari sisi konsumen, tentu perlu edukasi terus-menerus bahwa produk halal tak perlu dipertentangkan muslim dan nonmuslim. Itu adalah hak konsumen. Bahkan halal simbul kualitas, aman bagi tubuh, dan menentrankan jiwa.

Kedua, dengan berlimpahnya sumber daya alam (SDA), Indonesia berpeluang menjadi produsen produk-produk utama dunia. Jika produk itu dilengkapi sertifikat halal dan Indonesia mampu mencitrakan diri sebagai pusat halal dunia, maka menjadi brand image  produk Indonesia di manca negara. Karena itu, selayaknya produsen nasional menyadari peluang ini. Hal ini juga akan berimbas meningkatkan kesempatan kerja masyarakat. Jangan kalah cepat dari produsen negeri tetangga.

Produsen perlu diedukasi bahwa sertifikasi halal menguntungkan, terlepas mereka muslim atau nonmuslim. Bahkan perusahaan multinasional seperti Mc Donald dan jaringan japanese fast food terbesar di Indonesia Hoka-Hoka Bento lebih dipercaya masyarakat setelah bersertifikat halal.

Jika potensi SDA, ragam kuliner, budaya, dan keindahan alam negeri ini dipadukan dalam wisata halal, maka akan menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan Timur Tengah, Dubai, dan Eropa tentu akan tertarik. Peluang  memperbesar devisa akan terbuka.

Tak terelakkan, pencitraan diri sebagai pusat halal dunia diperebutkan oleh Indonesia, Malaysia, bahkan Brunei. Namun dunia akan melihat potensi, kompetensi, dan karya nyata  setiap negara. Rasanya Indonesia berpeluang besar, jika kita serius.

(Sumber: Opini Sucipto, STP. MP. Peneliti Teknologi Industri Pertanian (TIP) FTP Universitas Brawijaya di Harian Kontan, 3 Agustus 2010)

Beda sikap ini dimaklumi, karena banyak pihak terkait bisnis kakao, baik petani, asosiasi eksportir, dan industri pengolah kakao. Jernihkah penyikapan kebijakan ini? Apa akar masalah terpuruknya industri kakao nasional?

Kakao merupakan salah satu komoditas strategis dan berperan penting bagi ekonomi Indonesia. Selain sumber devisa negara, kakao berperan mengembangkan wilayah dan agroindustri. Dengan produksi 560.000 ton pada 2006, Indonesia menjadi penghasil kakao terbesar ke 3 dunia setelah Pantai Gading sebanyak 1, 4 juta ton) dan Ghana 740.500 ton (ICCO,2008).

Kakao ditanam pada 1,4 juta hektare (ha), namun produksinya baru 660 kg per ha. Di Indonesia, tanaman kakao 90% dikelola rakyat dengan luas rata-rata 1 ha. Di Sulawesi Tengah area tanamnya 220.000 ha melibatkan sekitar 220.000 petani.

Meski termasuk komoditas strategis, pengembangan kakao belum optimal. Profil industri kakao nasional sebagai berikut. Pertama, mutu kakao kita masih rendah karena diekspor mentah (belum difermentasi), sehingga terkena outomatic detention U$ 100-300 per ton di Amerika Serikat. Kedua, ekspor kakao Indonesia 80% berbentuk biji, sehingga nilai tambahnya kecil. Ketiga, industri pengolah kakao dalam negeri sangat lemah. Hanya menyerap 20% total produksi biji kakao.

Dengan profil seperti itu, di akhir 2009 hanya bertahan 5 pabrik berkapasitas produksi sekitar 42% atau 140 ribu ton per tahun dari kapasitas terpasang 300.000 ton. Mengenaskan. Bandingkan dengan Malaysia yang memproduksi 300.000 ton kakao olahan per tahun, meski produksi biji kakaonya 30.000 ton.

Mencari akar masalah

Sungguh aneh. Industri pengolah kakao Malaysia berkembang meski impor bahan baku dari Indonesia. Sementara itu, industri pengolah kakao nasional sulit pasokan biji kakao. Benarkah demikian?

Kebijakan masa lalu turut andil dalam hal ini. Pada tahun 2000, diberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk komoditas primer hasil perkebunan yang diperdagangkan dalam negeri, sehingga  pedagang lebih tertarik mengekspor biji kakao yang tak dibebani PPN. Di sisi lain, ditetapkan bea masuk impor biji kakao 5%. Karena kalah dengan eksportir biji kakao, maka industri pengolah kakao sulit mendapat bahan baku dengan harga bersaing. Akibatnya, dari 30 industri pengolah kakao yang ada di tahun 2000, hanya bertahan 16 pabrik di 2006.

Meski pada 2007 PPN ini dicabut, namun tak efektif meningkatkan ketersediaan kakao untuk industri domestik. Pada 2009 Indonesia mengimpor biji kakao 27.400 ton dan kakao setengah jadi 12.400 ton (Bank Indonesia, 2009).

Jika dicermati, ada beberapa akar masalah sehingga industri pengolah kakao terpuruk.

Pertama, lemahnya modal karena tingginya suku bunga. Ini dirasakan juga oleh industri hilir pertanian lainnya. Eksportir biji kakao, sebagai kepanjangan tangan industri hilir kakao asing, dapat membangun gudang dan membayar kontan pada petani. Sedangkan, industri pengolah kakao nasional tak mampu.

Kedua, buruknya infrastruktur penghubung sentra produksi kakao ke industri pengolah kakao di Jawa, sehingga biaya transpor tinggi.

Ketiga, efisiensi industri pengolah kakao nasional rendah karena teknologi dan alat belum banyak diperbarui.

Keempat, ketergantungan pada pasar ekspor dan penanaman modal asing (PMA). Menurut ketua umum Askindo, Halim A Rozak, 65% industri pengolah kakao dalam negeri adalah PMA. Bahkan 99% olahan kakao nasional diekspor ke negara tujuan dengan bea masuk 10-30%.

Kelima, lemahnya pengawasan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) bubuk kakao. Masih ditemukan bubuk kakao yang tidak memenuhi SNI, berbahan baku kulit biji kakao, dan berbahaya bagi manusia. Ini mengurangi pasar industri pengolah kakao bermutu dalam negeri.

Konsistensi kebijakan

Melihat  kompleksnya masalah peningkatan daya saing kakao nasional dari hulu ke hilir, perlu dilakukan:

Pertama, menguatkan sektor hulu. Gerakan Nasional (Gernas) Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao yang dimulai pada 2009 diharapkan meletakkan pondasi pengembangan industri hilir kakao nasional. Kita patut pertanyakan keseriusan pemerintah, karena anggaran Gernas turun dari Rp.1 trilyun pada 2009, menjadi Rp. 0,5 trilyun pada 2010. Ini akan memperlambat peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi tanaman kakao. Selain itu, berpengaruh pada penanganan hama penggerak buah kakao (PBK) dan Vascular Streak  Dieback (VSD).

Kedua, peningkatan mutu biji kakao dengan fermentasi. Ini dilakukan dengan sosialisasi terus-menerus dan insentif harga yang bersaing. Kalau perlu ada BUMN atau Bulog yang menangani perbaikan mutu dan menampung hasilnya. Konsistensi kebijakan bea keluar kakao yang masuk kas negara mesti kembali dimanfaatkan meningkatkan produktifitas, mutu, dan kesejahteraan petani.

Ketiga, secara makro perlu penguatan dan kemudahan akses modal yang bersaing untuk pengembangan sektor hulu dan hilir kakao. Demikian juga perbaikan infrastruktur penunjang.

Keempat, di sektor hilir perlu meringankan bea masuk peralatan dan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi industri pengolah kakao. Standarisasi olahan kakao perlu dikontrol ketat. Peningkatan pasar kakao olahan dalam negeri terus dipromosikan. Pemerintah juga perlu aktif menegosiasikan penurunan bea masuk produk olahan kakao dari Indonesia ke negara tujuan ekspor.

Konsistensi kebijakan dan penerapannya diharapkan meningkatkan produksi dan mutu kakao, serta memacu berkembangnya industri pengolah kakao nasional. Dengan komitmen tinggi, penguatan daya saing kakao nasional, peningkatan kesejahteraan petani dan seluruh pihak terkait akan teraih.

(Sumber: Opini Kontan 9 Juni  2010 dari Sucipto, STP. MP., Dosen Teknologi Industri Pertanian (TIP) FTP Universitas Brawijaya)

Rumput laut salah satu andalan revitalisasi perikanan. Dengan panjangnya garis pantai negeri ini, tersedia potensi lahan sekitar 1,1 juta ha. Baru 20% lahan tergarap.

Prospek pasar komoditas ini cerah. Sebab mudah dibudidayakan, kebutuhannya pun besar. Kebutuhan global rumput laut jenis Eucheuma 236.000 ton kering per tahun, baru dipenuhi 145.000 ton. Untuk jenis Gracilaria, bahan pembuatan agar-agar, 96.000 ton, baru diproduksi 48.500 ton kering per tahun.  Saat ini, produksi rumput laut kering dunia berkisar 1,2 juta ton. Sekitar 50 persen dari Indonesia dan  35 persen dari Filipina.
Rumput laut Indonesia diekspor ke Denmark, China, Filipina, Hongkong, Spanyol, Jepang, dan Amerika Serikat, sebagai bahan pangan, obat, dan kosmetika. Ekspor terbesar masih berupa rumput laut kering. Nilainya menyumbang 36% dari total ekspor perikanan yang mencapai Rp 30 triliun. Adapun rumput laut jenis Eucheuna cottonii  hampir 90% diekspor berbentuk chips atau tepung, sehingga nilai tambahnya kecil.
Produk antara rumput laut adalah karagenan, agar-agar, dan alginat. Karagenan, sebagai pembuat stabil, digunakan pada produk susu, daging olahan, sari buah, produk roti, dan lain-lain. Di bidang non pangan, karagenan dipakai industri pelapis keramik, kertas, tekstil, bioteknologi, dan industri farmasi, seperti kosmetik, sampho, dan gel kontrasepsi. Karagenan relatif tidak toksik dibanding zat tambahan lain.
Produk agar-agar digunakan untuk pengujian klinis, biologi molekuler, dan industri makanan. Sifat mengikat air dan thermoreversible gel penting bagi produk pangan. Misalnya roti, gula-gula, dairy product, daging dan ikan, serta minuman. Sementara, alginat menstabilkan atau memperkuat tekstur produk olahan, seperti es krim, sari buah, dan kue-kue. Sifat  kimia dan fisika alginat berfungsi sebagai elmusifier, stabilizer,  coating agent, dan lain-lain.
Pegembangan produk antara rumput laut, mutlak diikuti peningkatan daya serapnya di industri makanan, minuman, kosmetika dalam negeri. Jika tidak, akan jadi masalah baru. Apalagi jika ekspor rumput laut kering dilarang, sementara belum terserap dalam negeri, maka masyarakat pesisir akan terkorbankan.

Segudang Persoalan
Kendati negeri kita sangat potensial mengembangkan rumput laut, segudang persoalan masih menghadang.

Persoalan di hulu antara lain: Pertama, kita secara nasional belum punya peta akurat terkait wilayah perairan yang sesuai untuk budidaya rumput laut. Kedua, kebanyakan bibit rumput laut hasil pengembangan vegetatif sehingga rawan penyakit dan kurang produktif. Kita belum serius menyediakan bibit yang terpisah setiap species dan strainnya dari “kebun bibit”. Ketiga, sumber daya manusia (SDM)  pembudida rumput laut 79,05 % tidak tamat SD, 17,59% tamat SD, dan hanya 0,03% sarjana. Keempat, terbatasnya modal pembudidaya. Lembaga keuangan masih menganggap usaha ini beresiko tinggi.

Persoalan di hilir seperti: Pertama, rumput laut sering dipanen muda (kurang dari 40 hari) sehingga mutunya jelek. Ini juga dipicu ulah pengepul nakal untuk memenuhi kuota pesanan. Kedua, pengeringan dijemur begitu saja. Dari petani, kadar airnya sekitar 30-40%, melebihi standar rumput laut kering 11,80-13,90%. Ketiga, industri hilir nasional sangat terbatas, sehingga nilai tambahnya kecil. Keempat, regulasi pemerin
tah belum tajam. Misalnya, program klaster industri rumput laut di berbagai propinsi terkesan sporadis dan belum baik evaluasinya.

Beberapa Solusi
Untuk mengatasi persoalan itu, diperlukan sinergi dari berbagai pihak untuk mengembangkan rumput laut.

 Di sektor hulu, perlu dilakukan pemetaan dan penataan kawasan budidaya rumput laut sesuai daya dukungnya. Pengetahuan dan ketrampilan budidaya dan pengolahan dasar petani juga perlu ditingkatkan.
Karena itu, yang dperlukan bukan hanya penyuluhan, melainkan juga pendampingan. Kemudian, sarana dan prasarana budidaya dan modal petani perlu ditingkatkan, disamping penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani agar mampu bersinergi secara adil dengan pelaku usaha lain.

Di bagian hilir diperlukan pengembangan industri hilir yang meningkatkan nilai tambah. Sebagai ilustrasi, dari rumput laut kering senilai Rp 5.000,- jika diolah menjadi Semi Refine Carrageenan (SRC) food grade bisa bernilai Rp. 40.000 hingga Rp 66.000. Jika diproses sampai Refine Carrageenan (RC) untuk obat-obatan bernilai Rp 75.000,- -  Rp 95.000,-  (Basmal, 2007). Harus diupayakan peningkatan mutu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan internasional dengan sertifikasi dan akreditasi. Sehingga kita bisa bersaing dengan produsen rumput laut lain, seperti Filipina, China, Korea, dan Chili.
Yang juga penting adalah memperkuat struktur industri rumput laut nasional dari hulu ke hilir. Rintisan klaster rumput laut perlu diperkuat agar tercipta mekanisme bisnis yang adil di antara petani, industri pengolahan, dan elemen bisnis lainnya. Meski banyak kendala, kita optimis rumput laut kita akan mampu bersaing di level internasional.

Sumber : Opini Sucipto, STP. MP. (dosen TIP FTP UB)  di harian  Kontan Jum’at 8, Januari 2010

Seruan itu mengingatkan kita pada pentingnya kehati-hatian dalam memilih makanan. Kehatian-hatian itu makin relevan mengingat makanan jajanan anak saat ini sangat bervariasi dengan tambahan aneka hadiah, kemasan menarik, dan harga terjangkau. Aneka jenis jajanan itu tak hanya diproduksi di dalam negeri, tapi ada yang dari luar negeri.

Kenyataan itulah mendorong Dr Ir Heny Nuraini, MSi menyusun buku untuk memandu orangtua dalam memilih makanan jajanan anak yang sehat dan halal. Staf pengajar di Jurusan Ilmu Produksi Ternak Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini tak hanya mengungkapkan hukum agama yang berkaitan dengan manakan halal, tapi juga menelusuri titik-titik kritis suatu produk makanan dari sisi kesehatan dan kehalalan.

Dalam bukunya yang diterbitkan oleh QultumMedia, anggota Tim Ahli Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga menuntun bagaimana upaya untuk menerapkan konsep sehat dan halal pada anak-anak. Misalnya, bagaimana mengenali nama bahan yang haram dan halal dalam makanan atau mengenalkan konsep sehat dan halal pada anak serta tips membuat makanan sehat.

Memilih dan Membuat Jajanan Anak yang Sehat dan Halal hanya satu dari sejumlah buku yang memandu orangtua dalam mengantar anak menuju sehat. Sejumlah penerbit menyusun buku-buku panduan praktis bagi orangtua menghadapi perubahan yang terjadi pada bayi dan anak-anak.

Kawan Pustaka, contohnya. Penerbit ini menerbitkan berbagai jenis buku kesehatan anak dalam mengatasi sejumlah penyakit yang kerap menyerang bayi dan anak-anak. Bahkan, sebuah situs menyediakan buku kesehatan anak — juga buku mengenai pendidikan anak — yang bisa diakses lewat internet.

Tak hanya soal makanan, beberapa buku lainnya memandu orangtua dalam mengantisipasi penyakit yang kerap menyerang anak. Sebutlah, misalnya alergi karena makanan, mengatasi diare dan keracunan, mencegah dan mengatasi deman, atau panduan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) pada balita.

Memang, sering kali orangtua bingung bila melihat kulit bayinya yang tampak kemerahan-merahan. Kebingungan biasanya kian menjadi-jadi karena si buah hati terus menangis, disertai sesekali buang air kecil. Setelah dibawa ke dokter, si kecil diketahui terkena alergi. Hal yang sama bisa dirasakan orangtua bila si kecil-kecil tiba-tiba terserang demam, asma, atau diare. Tanpa pengetahuan yang cukup, kecemasan itu bisa berubah kepanikan.

Dr MC Wijaya, dalam pengantar bukunya, Mengatasi Diare dan Keracunan pada Balita, mengakui, semua orangtua tentu saja tidak ingin anaknya terkena diare. Namun, anak siapa yang sejak kecil tidak pernah terkena penyakit itu? ”Setiap anak pernah mengalami diare, baik yang ringan maupun yang berat,” tuturnya.

Umumnya masyarakat mengaitkan diare dengan pencemaran bakteri yang terkesan jorok. Tapi itu bukan satu-satunya penyebab. Dalam bukunya, MC Wijaya menjelaskan, diare juga bisa dari infeksi bakteri atau virus, ketidakcocokan makanan, pencemaran bakteri, makanan basi, pencemaran makanan oleh zat berbahaya, sampai kepekaan terhadap karbohidrat, lemak, atau protein.

Tak hanya menjelaskan cara mengatasi bila anak terserang penyakit, buku-buku kesehatan anak umumnya disertai panduan praktis menangani gejala-gejala penyakit tertentu yang kerap menyerang anak. Pada alergi, misalnya. Sebuah buku kesehatan anak mengawalinya dengan mengenalkan penyakit ini, mengungkapkan gejala, penyebab, dan langkah pengobatan. Di buku yang sama dijelaskan bagaimana menghidari alergen yang menjadi pangkal terjadinya alergi, hingga pemberian obat.

Demikian pula bila deman tiba-tiba menyerang anak. Di buku ini tak sekadar menjelaskan pengertian diare, gejala dan akibatnya, tapi juga panduan bagaimana mencegah anak terhindar dari penyakit tersebut. Seperti halnya buku panduan mencegah dan mengatasi alergi, di buku ini juga diuraikan petunjuk pengobatan.

Buku-buku kesehatan anak, tidak sebatas petunjuk mengatasi penyakit tertentu. Bahkan, ada penerbit yang sampai menyusun buku P3K untuk balita. Dalam buku itu tak hanya diuraikan bagaimana mencegah dan mengamankan balita dari kecelakaan sampai menyiapkan perlengkapan P3K, tapi juga panduan praktis tindakan P3K yang perlu diambil untuk berbagai penyebab dan menentukan waktu yang tepat menghubungi dokter.

Berbagai jenis buku-buku tersebut, tentu saja, bisa membantu orangtua bila anaknya tiba-tiba menghadapi masalah kesehatan. Sebagaimana diakui dalam pengantar salah satu buku kesehatan anak, penulisannya dilakukan dengan gaya populer. Gaya penulisan ini membuat lebih mudah dicerna oleh masyarakat awam, tidak njelimet sebagaimana buku kesehatan umumnya yang biasanya diperuntukkan bagi kalangan medis.

Buku-buku kesehatan anak itu seakan menjadi sempurna dengan kehadiran buku yang memandu orangtua memilih jajanan anak yang sehat dan halal. Seperti diuraikan Heny Nuraini dalam pengantar bukunya, ”Anak-anak sangat memerlukan makanan sehat yang halal dan thayyib. Karena itu, menanamkan konsep sehat dan halal pada anak sejak dini menjadi sangat penting saat ini.” n burhanuddin bella

INFO BUKU

Buku-buku baru yang diterima Redaksi Pustaka Republika dalam bulan-bulan terakhir ini adalah sbb.
1. How to Write Your Own Text Book (192 hlm) karya R Masri Sareb Putra, penerbit Kolbu (MQS Publishing), cetakan pertama, Juli 2007,

2. Pidato Jihad Paus Benedictus XVI (91 hlm) karya Rizki Ridyasmara, penerbit Pustaka Al Kautsar,Jakarta, cetakan pertama, Oktober 2006.

3. Di Puncak Cinta (152 hlm) karya Muhammad Rasyid Al-Uwayyid dan Khaulah Abdul Qadir Darwisy, penerbit Pustaka Elba, Surabaya, cetakan pertama, 2007.